Oposisi Resmi Daftarkan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel Ke Majelis Nasional

Langkah pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus dilakukan. Mosi pemakzulan Presiden Yoon telah secara resmi didaftarkan ke Majelis Nasional Korsel atau parlemen negara tersebut.

Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), registrasi itu diajukan oleh 190 anggota partai oposisi dan sesuatu anggota independent ke Majelis Nasional Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat. Mosi tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Kepala Negara Yoon mencabut perintah darurat militer.

Berdasarkan undang-undang, sebuah mosi mesti dijalankan lewat pemungutan bunyi 24 jam setelah mekanisme pelaporan, dan dalam waktu 72 jam setelah pelaporan. Pemungutan bunyi kepada mosi tersebut sanggup dilanjutkan paling cepat pada hari Jumat (6/12).

Saat mengajukan mosi tersebut ke parlemen, anggota parlemen oposisi menuduh bahwa deklarasi darurat militer yang dijalankan Presiden Yoon ialah pelanggaran kepada konstitusi perihal prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan.

Mereka juga mengklaim bahwa keputusan darurat militer melanggar keleluasaan berekspresi alasannya merupakan menempatkan segala media dan penerbitan di bawah kontrol komando darurat militer dan melarang pemogokan dan protes. Kubu oposisi bermaksud mengadakan pemungutan bunyi perihal mosi tersebut secepat mungkin.

Untuk meloloskan mosi tersebut, lebih banyak didominasi dari 300 anggota parlemen mesti mengajukannya ke Majelis dan dua pertiga dari mereka dikehendaki untuk memperoleh pemberian akhir.

Jumlah anggota parlemen oposisi, tergolong Ketua Majelis Nasional Woo Won-sik dan anggota parlemen independen Kim Jong-min, berjumlah 192 orang.

Untuk meloloskan mosi tersebut, dikehendaki pemberian dari delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yg berkuasa. Namun, partai yang berkuasa sudah mengambil keputusan menentang mosi pemakzulan tersebut.

Pengumuman darurat militer secara sepihak yang disampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam memancing gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon sekarang menyatakan siap mundur dari jabatannya.

Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, hari ini menggelar konferensi dengan menteri di kabinet Presiden Yoon. Para menteri yang datang mulai dari Menteri Keuangan Choi Sang-mok hingga Menteri Pendidikan Lee Ju-ho. Keduanya menyatakan siap mundur dari posisinya selaku menteri.

“Saya tidak bertujuan melanjutkan jabatan aku,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae usai konferensi dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Dia meminta menteri-menteri di kabinet Presiden Yoon tetap sedang pekerjaan demi kepentingan publik.

“Saya meminta kabinet buat menyanggupi tanggung jawab Anda bareng dengan pejabat publik di segala kementerian untuk memutuskan keamanan penduduk dan kehidupan sehari-hari tetap tersadar tanpa keraguan sedikit pun,” katanya.

korea selatankorseldarurat militerdarurat militer korselyoon suk yeolHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya