Jakarta –
Pemerintah mulai melanjutkan pemberian proteksi pangan beras sebesar 10 kilogram (kg) pada tahun 2025 mendatang. Bansos beras ini akan ditawarkan untuk 16 juta akseptor proteksi pangan (PBP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus dari pemerintah untuk mempertahankan daya beli penduduk di tahun depan.
“Akan ada proteksi pangan dan beras,untuk (masyarakat) desil 1 dan 2,ini sebesar 10 kg per bulan,” ujar Airlangga, di saat rapat pers Paket Kebijakan Ekonomi buat Kesejahteraan di kantornya, Senin (16/12/2024).
Ad interim itu, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya mulai menugaskan Bulog untuk melaksanakan proteksi pangan beras buat 16 juta PBP. Angka ini turun dibandingkan akseptor faedah di 2024 yang meraih 22 juta.
“Badan Pangan Nasional mulai menugaskan Bulog buat melaksanakan proteksi pangan beras untuk 16 juta PBP atau akseptor proteksi pangan 10 kg selama dua bulan, Januari dan Februari 2025,” ujar Arief, dalam peluang yang sama.
Arief menjelaskan, tahun depan turun yaitu alasannya yakni di 2025 pemerintah berkonsentrasi pada desil 1 s.d 2. Hal ini yang menghasilkan penyalurannya pada tahun depan lebih minim ketimbang 2024.
“Iya, kan difokusin di desil 1-2 (jadi lebih sedikit),” ujarnya.
Sebagai informasi, pada 2024 ini pemerintah menyasar akseptor bansos beras sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yg berisikan golongan desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya juga sudah menentukan kelanjutan bansos beras do 2025. Menurutnya keputusan itu menurut hasil pertemuan terbatas yg dipimpin oleh Kepala Negara Prabowo Subianto pada Selasa (26/11) lalu.
Penyaluran proteksi beras akan dijalankan Januari-Februari 2025. Bantuan beras mulai disalurkan 160.000 ton per bulan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya sebanyak 320 ribu ton beras mulai disalurkan dalam bentuk proteksi pangan.
“Jadi proteksi pangan sudah dipastikan ratas yang dipimpin Pak Kepala Negara. Januari nanti ada 160.000 ton bagi 16 juta penerima,” kata beliau dalam pertemuan pers di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).
Dia menungkap argumentasi proteksi itu dilanjutkan alasannya yakni buatan beras permulaan 2025 diprediksi di bawah angka keperluan penduduk Indonesia. Untuk mempertahankan stabilisasi harga dan pasokan, maka diperlukan proteksi beras untuk penduduk tak mampu.
