Medan –
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri program Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Tahun 2024 terhadap BPK. Bobby menargetkan Sumut menjangkau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11.
“Ini semangat bagi kami untuk bareng mengikuti tertib tata kelola dan keuangan. Inilah semangat kami untuk menjalankan pekerjaan yang sanggup dinikmati penduduk langsung, dan juga yang terbaik untuk tata kelola keuangan,” kata Bobby dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).
Bobby lalu mengungkap cara untuk menjangkau WTP itu. Pemprov Sumut, kata Bobby, terus berusaha menindaklanjuti apa yang sudah disarankan oleh BPK Sumut.
Pemeriksaan yang dijalankan BPK merupakan prosedur mudah-mudahan Pemprov Sumut tertib dalam tata kelola keuangan. Karena itu, Bobby mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut gotong royong menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK Sumut.
“Pemprov Sumut ini sudah 10 kali memperoleh opini WTP. Penilaian ini menjadi penyemangat bagi kami yang gres dan yang sudah usang untuk sanggup melayani penduduk dan selaku pengingat diri. Kalau analisa sudah baik, pasti ini menjadi nilai moril dan tanggung jawab kami, bukan cuma terhadap penduduk tetapi terhadap negara. Mudah-mudahan dengan impian kita semua, Pemprov sanggup memperoleh WTP ke-11,” ucap Bobby Nasution.
Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan, pada hari ini ada kedua aktivitas yang dilaksanakan bareng Pemprov Sumut. Pertama Pengarahan dalam Rangka Exit Meeting Pemeriksaan Interim dalam Penyerahan LKPD Provinsi Sumut. Kedua, Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Tahun 2024-Unaudited terhadap BPK yang mau diaudit.
“Pemeriksaan pembukuan keuangan itu ada tahapannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan gres akan kami mulai di saat sudah diserahkan. Dari hasil penyusunan rencana kami akan menyeleksi strategi. Dari hasil penyusunan rencana investigasi kami mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan,” katanya.
Dia melanjutkan, bahwa dalam investigasi BPK juga berisikan berbagai macam yang dikontrol dalam undang-undang. Salah satunya merupakan investigasi yang dikontrol waktunya menyerupai pembukuan keuangan pemerintah.
Ia berharap terhadap semua yang datang pada program ini sanggup mengerti tujuan dari investigasi yang dijalankan BPK, mudah-mudahan tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas.
