Jakarta –
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah secepatnya mengambil tindakan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan tarif baru. Ketua Banggar dewan perwakilan rakyat RI Said Abdullah mewanti-wanti kebijakan Trump disertai tarif respon negara-negara besar akan mempunyai pengaruh pada perekonomian Indonesia.
“Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan menenteng kejadian alam global menyerupai kala Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar menyerupai Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko menyediakan respon serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32%,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
“Di dalam negeri, kita juga menghadapi suasana ekonomi yang tidak mudah, menyerupai penurunan daya beli, serta keadaan pasar saham dan keuangan yang sungguh volatile,” sambungnya.
| Baca juga: Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump |
Politikus PDIP ini meminta pemerintah mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mudah-mudahan menyehatkan jual beli internasional. Pemerintah RI, menurut Said, perlu mengajak dunia mengingatkan WTO mudah-mudahan berlangsung sesuai tujuan pembentukannya.
“Mengambil inisiatif lewat lembaga World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan jual beli global mudah-mudahan lebih adil, dan menopang perkembangan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak mengharapkan cuma untuk kepentingan adidaya, kemudian kepentingan penduduk global untuk mendapat kemakmuran diabaikan,” ujar Said.
“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip jual beli nondiskriminasi, membangun kapasitas jual beli internasional, transparan, dan jual beli bebas, serta selaku lembaga solusi sengketa jual beli internasional,” sambungnya.
Said juga meminta pemerintah mengambil tindakan di dalam negeri, antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jikalau produk-produk ekspor Indonesia terhambat akhir kebijakan tarif yang menghasilkan tingkat harga tidak kompetitif.
“Langkah ini untuk menjaga surplus neraca perdagangan,” katanya.
| Baca juga: Instruksi Prabowo ke Kabinet Hadapi Tarif 32% dari Trump |
Selain itu, Said meminta pemerintah menentukan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berlangsung dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai selaku jalan memperkuat keperluan devisa.
“Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tambahnya.
Said meminta pemerintah memperluas dan memperdalam sketsa bilateral currency swap oleh para teman jualan strategis Indonesia untuk menghemat keperluan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
“Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada segi fiskal untuk menolong dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan keadaan perekonomian domestik condong menurun, tetapi tetap menentukan fiskal pemerintah sehat,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif serta tetap prospektif bagi penanam modal internasional.
“Juga membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif selaku sumber pemberitahuan yang akurat yang sanggup dirujuk oleh para pelaku usaha,” pungkasnya.
Lihat juga video: BEI Menghentikan Perdagangan Karena Penurunan Curam
donald trumptarif gres asperang dagangbanggar dprdpr ri
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya
